PROSEDUR PENGAJUAN USULAN PENEGERIAN MADRASAH

Prosedur Pengajuan Usulan Penegerian Madrasah


Organisasi berbadan hukum selaku organisasi penyelenggara
mengajukan proposal penegerian madrasah kepada Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama melalui Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai
berikut:
a.
Persyaratan Administratif
· Fotocopi sah Akte Notaris organisasi berbadan hukum berbentuk yayasan
atau perkumpulan atau organisasi berbadan hukum lainnya yang telah
mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI atau pejabat
lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
· Fotocopi sah Surat Keputusan Pengurus organisasi calon penyelenggara
tentang Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus dilengkapi dengan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing;
· Fotocopi sah dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART) dari organisasi calon penyelenggara;
· Fotocopi sah Surat Keputusan pengurus organisasi calon penyelenggara
tentang Struktur Manajemen dan Personalia Madrasah yang akan
didirikan;
· Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyerahkan seluruh aset
madrasah yang akan dinegerikan kepada Kementerian Agama (bermaterai
6000);
· Surat Pernyataan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan madrasah
yang akan dinegerikan tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai
Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama (bermaterai 6000).
b.
Persyaratan Teknis
· Dokumen kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku;
· Dokumen Rencana Induk Pengembangan Madrasah;
· Daftar guru yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup guru dan
fotokopi sah Ijazah terakhir guru;
· Fotokopi sah Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Madrasah
yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup Kepala Madrasah dan
fotokopi sah Ijazah terakhir Kepala Madrasah;
· Daftar tenaga kependidikan madrasah yang dilengkapi dengan daftar
riwayat hidup tenaga kependidikan madrasah dan fotokopi sah Ijazah
terakhir tenaga kependidikan madrasah;
· Daftar sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki;
· Gambar/foto sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki;
· Fotocopy Sertifikat Tanah Hibah dari Yayasan atau perorangan kepada
Kementerian Agama RI (bukan Tanah Wakaf atau Hak Milik
Yayasan/Perorangan)
c.
Persyaratan Kelayakan
· Dokumen Studi Kelayakan yang meliputi: aspek tata ruang, geografis,
ekologis, sosial dan budaya, dan demografi anak usia sekolah dengan
ketersediaan lembaga pendidikan form


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

TAHAPAN AKREDITASI PAUD ,RA,TK

Gambar
TAHAPAN AKREDITASI PAUD ,RA,TK Tahapan Akreditasi Akreditasi PAUD dan PNF adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Tahapan akreditasi terdiri dari : (1) Permohonan Akreditasi, (2) Pemeriksaan Berkas Awal, (3) Desk Assessment,  (4) Visitasi, (5) Validasi dan Verifikasi, (6) Penetapan Status Akreditasi dan Penerbitan Sertifikat Akreditasi dan (7) Permohonan Reakreditasi. Penilaian (Desk Assessment) Penilaian Akreditasi ( Desk Assessment ) adalah kegiatan menilai dokumen permohonan akreditasi dengan memperhatikan aspek keberadaan, kesesuaian dan kelengkapan dengan mengacu Rubrik Penilaian Akreditasi PAUD/LKP/PKBM BAN PAUD dan PNF. Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal (BAP PAUD dan PNF) menyelenggarakan kegiatan  Desk Assessment  di provinsi masing-masing. Asesor  Desk Assessment  diusulkan
Baca selengkapnya

MAKNA LAMBANG / LOGO KEMENTERIAN AGAMA RI

Gambar
NILAH MAKNA LAMBANG ATAU LOGO KEMENTERIAN AGAMA Agar kita sebagai ASN kementerian agama lebih paham akan simbol /lambang kementerian yang menaunginya 1. Bintang bersudut lima melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, bermakna bahwa karyawan Kementerian Agama selalu menaati dan menjunjung tinggi norma-norma agama dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 2. 17 kuntum bunga kapas, 8 baris tulisan dalam Kitab Suci dan 45 butir padi bermakna Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menunjukkan kebulatan tekad para Karyawan Kementerian Agama untuk membela Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. 3. Butiran padi dan kapas yang melingkar berbentuk bulatan bermakna bahwa Karyawan Kementerian mengemban tugas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata. 4. Kitab Suci bermakna sebagai pedoman hidup d
Baca selengkapnya

TERBENTUKNYA FORUM KOMUNIKASI PENDIDIKAN AL QURAN ( FKPQ ), SEBAGAI PATNER BERSINERGI ANTARA FKDT DAN FKPP DALAM BERDAKWAH , SEMOGA MEMBAWA BAROKAH .

Gambar
TERBENTUKNYA FORUM KOMUNIKASI PENDIDIKAN AL QURAN ( FKPQ ), SEBAGAI PATNER BERSINERGI ANTARA FKDT DAN FKPP   DALAM BERDAKWAH   , SEMOGA MEMBAWA   BAROKAH   .   Geliat perkembangan untuk   mengembangkan pendidikan   Alquran semakin menjamur di kota santri. Banyak tumbuh lembaga-lembaga pendidikan AL qur'an (TPQ), Madrasah Diniyah dan juga Pondok pesantren ini akan menjadikan Gebyar Pendidikan Alquran semakin membumi di kota Gresik yang notabene kota santri . Seiring dengan perkembangan banyaknya lembaga pendidikan Al-qur'an (TPQ), Madrasah Diniyah (Madin ) dan pondok pesantren (Ponpes)   tentu membutuhkan Forum koordinasi di masing-masing komunitas lembaga tersebut. Sebagaimana yang telah terbentuk dengan berdirinya Madrasah Ibtidaiyah,Aliyah,Tsanawiyah, maka ada forum resmi di bawah binaan Kemenag yakni KKKMI,KKMTs,KKMA dan Roudlotul Athfal maka terbentuklah forum yang namanya KKRA, Begitu juga ketika Madrasah Diniyah menjamur maka terbentuklah Forum Komuni
Baca selengkapnya